Info Terkini

    Warga di Desa Ini Masih Kesulitan Air Bersih

    Masyarakat di sejumlah daerah di Buleleng masih kesulitan air bersih. Meski hujan telah mengguyur sejak beberapa hari lalu. Mereka pun harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk membeli air bersih.

    Seperti yang dialami warga Banjar Dinas Rawa, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Buleleng. Warga harus berjalan dua kilometer ke Banjar tetangga hanya untuk membeli satu jeriken air bersih seharga Rp 5.000.

    Mengingat air bersih yang dikelola PAM desa tidak sampai mengairi daerah mereka yang lokasinya di dataran tinggi. Warga pun berharap air bersih dapat mengalir hingga ke perumaham mereka.

    Menanggapi itu, Dirut PDAM, Made Lestariana mengatakan, pihaknya masih harus selektif dalam mengambil alih air bersih, yang sebelumnya dikelola PAM desa. Mengingat PDAM merupakan sebuah perusahaan daerah yang berorientasi pada bisnis.

    Menurutnya, seringkali masyarakat meminta air bersih yang masih dikelola PAM desa diambil alih oleh PDAM. Pihaknya pun mengaku telah melakukannya ke sejumlah desa. Namun, PDAM tidak bisa jika harus mengelola air yang berada di dataran tinggi. Sebab itu membutuhkan biaya operasional cukup tinggi.(Tribun)

    Warga di Desa Ini Masih Kesulitan Air Bersih

    Posted by buleleng dogen No comments

    Masyarakat di sejumlah daerah di Buleleng masih kesulitan air bersih. Meski hujan telah mengguyur sejak beberapa hari lalu. Mereka pun harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk membeli air bersih.

    Seperti yang dialami warga Banjar Dinas Rawa, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Buleleng. Warga harus berjalan dua kilometer ke Banjar tetangga hanya untuk membeli satu jeriken air bersih seharga Rp 5.000.

    Mengingat air bersih yang dikelola PAM desa tidak sampai mengairi daerah mereka yang lokasinya di dataran tinggi. Warga pun berharap air bersih dapat mengalir hingga ke perumaham mereka.

    Menanggapi itu, Dirut PDAM, Made Lestariana mengatakan, pihaknya masih harus selektif dalam mengambil alih air bersih, yang sebelumnya dikelola PAM desa. Mengingat PDAM merupakan sebuah perusahaan daerah yang berorientasi pada bisnis.

    Menurutnya, seringkali masyarakat meminta air bersih yang masih dikelola PAM desa diambil alih oleh PDAM. Pihaknya pun mengaku telah melakukannya ke sejumlah desa. Namun, PDAM tidak bisa jika harus mengelola air yang berada di dataran tinggi. Sebab itu membutuhkan biaya operasional cukup tinggi.(Tribun)

    Kenaikan Tarif PDAM Buleleng Sesuai Perbup

    Dampak kenaikan BBM tampaknya berimbas disemua urat nadi perekonomian tidak terkecuali air minum yang dikelola PDAM. Pasalnya PDAM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara continue kepada pelanggan membutuhkan biaya oprasional dan pemeliharaan yang cukup besar. “Kenaikan air minum sesuai dengan prosudur dengan mengantongi Perbup No 45 Tahun 2014 tentang penyesuaian tarif air minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2006 tentang pedoman tekhnis tata cara pengaturan tarif air minum”.

    Demikian dikatakan Dirut PDAM Buleleng Made Lestariana didampingi Direktur Tehnik Nyoman Suwirta dan Kabag Pelayanan Putu Budiarta pada saat melakukan sosialisasi Perbup No.45 Tahun 2014 tentang Penyesuaian tarif air minum kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, Selasa (2/12)

    Alasan diadakannya penyesuaian tarif air minum PDAM, menurut Lestariana diakibatkan kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan yang diakibatkan kenaikan tarif listrik, kenaikan harga material, kenaikan ongkos kerja.

    ”Tarif yang diberlakukan saat ini masih dibawah harga pokok air. Begitu juga keterbatasan dana perisahaan dalam rangka investasi pengembangan kapasitas produksi serta perluasan jaringan pipa guna peningkatan cakupan pelayanan” terangnya.

    Lebih lanjut Lestariana mengatakan dengan adanya penyesuaian tariff ini, maka pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok air minum adalah Rp 28 ribu yang terdiri dari biaya abonemen sebesar Rp 12 ribu dan biaya pemakaian air (10 M3) sebesar Rp 16 ribu. Sehingga masih jauh dibawah standar asas keterjangkauan yakni Rp 61.700.

    ”kalau berdasarkan data pemakaian air rata-rata oleh pelanggan rumah tangga adalah sebesar 19 m3 perbulan. Maka setiap kepala keluarga akan membayar rekening air setiap bulannya sebesar Rp 56.800 yang terdiri dari biaya abonemen dan biaya pemakaian” terangnya.

    ”Apabila diasumsikan 1 keluarga terdiri 5 orang, maka setiap orang membayar atau mengkonsumsi air sebesar Rp 379 perhari” pungkas Lestariana. (MB)

    Kenaikan Tarif PDAM Buleleng Sesuai Perbup

    Posted by buleleng dogen No comments

    Dampak kenaikan BBM tampaknya berimbas disemua urat nadi perekonomian tidak terkecuali air minum yang dikelola PDAM. Pasalnya PDAM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara continue kepada pelanggan membutuhkan biaya oprasional dan pemeliharaan yang cukup besar. “Kenaikan air minum sesuai dengan prosudur dengan mengantongi Perbup No 45 Tahun 2014 tentang penyesuaian tarif air minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2006 tentang pedoman tekhnis tata cara pengaturan tarif air minum”.

    Demikian dikatakan Dirut PDAM Buleleng Made Lestariana didampingi Direktur Tehnik Nyoman Suwirta dan Kabag Pelayanan Putu Budiarta pada saat melakukan sosialisasi Perbup No.45 Tahun 2014 tentang Penyesuaian tarif air minum kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, Selasa (2/12)

    Alasan diadakannya penyesuaian tarif air minum PDAM, menurut Lestariana diakibatkan kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan yang diakibatkan kenaikan tarif listrik, kenaikan harga material, kenaikan ongkos kerja.

    ”Tarif yang diberlakukan saat ini masih dibawah harga pokok air. Begitu juga keterbatasan dana perisahaan dalam rangka investasi pengembangan kapasitas produksi serta perluasan jaringan pipa guna peningkatan cakupan pelayanan” terangnya.

    Lebih lanjut Lestariana mengatakan dengan adanya penyesuaian tariff ini, maka pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok air minum adalah Rp 28 ribu yang terdiri dari biaya abonemen sebesar Rp 12 ribu dan biaya pemakaian air (10 M3) sebesar Rp 16 ribu. Sehingga masih jauh dibawah standar asas keterjangkauan yakni Rp 61.700.

    ”kalau berdasarkan data pemakaian air rata-rata oleh pelanggan rumah tangga adalah sebesar 19 m3 perbulan. Maka setiap kepala keluarga akan membayar rekening air setiap bulannya sebesar Rp 56.800 yang terdiri dari biaya abonemen dan biaya pemakaian” terangnya.

    ”Apabila diasumsikan 1 keluarga terdiri 5 orang, maka setiap orang membayar atau mengkonsumsi air sebesar Rp 379 perhari” pungkas Lestariana. (MB)

    Belanja Pegawai Dikritisi Dewan

    Enam fraksi di DPRD Buleleng sama-sama mempertanyakan besarnya anggaran belanja pegawai di pemkab Buleleng. Pertanyaan itu dilayangkan kepada pemerintah dalam Sidang Paripurna pembahasan APBD Induk 2015, di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Selasa (2/12) pagi kemarin.

    Tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat, kenaikan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp 71 miliar yang dianggarkan dalam APBD Induk, harus diimbangi dengan kinerja aparatur yang lebih baik lagi.

    “Jangan sampai ada hal-hal yang pragmatis, dan pegawai juga harus mempunyai integritas yang semakin tinggi. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan melalui pembenahan sistem,” tegas juru bicara Koalisi Merah Putih, Luh Marleni. KMP juga menyoroti peningkatan alokasi dana desa, yang peningkatannya mencapai 126,63 persen. KMP mendesak agar pemerintah bisa mengoptimalkan pelayanan serta pembangunan fasilitas umum di masing-masing desa.

    Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasional Demokrat, meminta agar pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur pedesaan. Selain itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia. “Eksekutif perlu melakukan pendampingan, dalam mengelola keuangan desa. Sehingga perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran,” ujar juru bicara Koalisi Indonesia Hebat, Ketut Ngurah Arya.(PB)

    Baca juga Proses Penyusunan APBD

    Belanja Pegawai Dikritisi Dewan

    Posted by buleleng dogen No comments

    Enam fraksi di DPRD Buleleng sama-sama mempertanyakan besarnya anggaran belanja pegawai di pemkab Buleleng. Pertanyaan itu dilayangkan kepada pemerintah dalam Sidang Paripurna pembahasan APBD Induk 2015, di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Selasa (2/12) pagi kemarin.

    Tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat, kenaikan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp 71 miliar yang dianggarkan dalam APBD Induk, harus diimbangi dengan kinerja aparatur yang lebih baik lagi.

    “Jangan sampai ada hal-hal yang pragmatis, dan pegawai juga harus mempunyai integritas yang semakin tinggi. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan melalui pembenahan sistem,” tegas juru bicara Koalisi Merah Putih, Luh Marleni. KMP juga menyoroti peningkatan alokasi dana desa, yang peningkatannya mencapai 126,63 persen. KMP mendesak agar pemerintah bisa mengoptimalkan pelayanan serta pembangunan fasilitas umum di masing-masing desa.

    Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasional Demokrat, meminta agar pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur pedesaan. Selain itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia. “Eksekutif perlu melakukan pendampingan, dalam mengelola keuangan desa. Sehingga perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran,” ujar juru bicara Koalisi Indonesia Hebat, Ketut Ngurah Arya.(PB)

    Baca juga Proses Penyusunan APBD

    Anggota DPRD Bali Usulkan Bangun Jalan Pintas

    Anggota DPRD Bali Kadek Nuartana mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun jalan pintas (shotcut) Denpasar menuju Karangasem dan Buleleng dalam upaya memperlancar arus lalu lintas.

    "Saya mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali agar dibangun jalan pintas dalam upaya memperlancar lalu lintas, sehingga aktivitas masyarakat lebih cepat," katanya, saat rapat bersama jajaran Dinas Perhubungan dan Bappeda Bali di Denpasar, Selasa (2/12).

    Ia mengatakan jalan pintas tersebut sangat penting, mengingat untuk menempuh jarak ke Kabupaten Karangasem dan Buleleng dari Kota Denpasar memerlukan waktu cukup lama, sebab banyak tanjakan dan tikungan.

    "Jika bisa dibangun jalan pintas tersebut maka waktu tempuh ke Kabupaten Karangasem dan Buleleng akan bisa lebih cepat. Disamping itu pada musim hujan seperti sekarang, jalan yang banyak tingkungan dan tanjakan sangat rawan longsor," ucap Nuartana yang juga anggota Komisi III DPRD Bali.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah agar melakukan kajian dan studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun sudah bisa dibangun.

    "Kalau bisa dipercepat untuk pembangunan jalan raya pintas itu tentu akan lebih baik. Kelancaran lalu lintas menjadi sangat vital dalam memajukan perekonomian masyarakat, terlebih Bali adalah menjadi tujuan wisatawan internasional," ujar politikus asal Karangasem ini.

    Sementara Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Bali Ni Putu Naning mengatakan saat ini pihaknya sudah mengusulkan dana untuk kajian dan studi kelayakan terkait pembangunan jalan pintas.

    "Kami sudah mengusulkan dana untuk kepentingan kajian dan studi kelayakan beberapa perencanaan pembangunan jalan pintas tersebut," katanya.

    Menurut dia, rencana jalan pintas yang diusulkan ke pusat tidak saja menuju Kabupaten Buleleng tetapi jalan raya yang dianggap rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

    "Pemerintah Bali sudah mengusulkan ke pusat agar sejumlah ruas jalan yang rawan macet dan kecelakaan, seperti di sepanjang Denpasar menuju Gilimanuk, Buleleng dan Karangasem," katanya. (AN)

    Anggota DPRD Bali Usulkan Bangun Jalan Pintas

    Posted by buleleng dogen No comments

    Anggota DPRD Bali Kadek Nuartana mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun jalan pintas (shotcut) Denpasar menuju Karangasem dan Buleleng dalam upaya memperlancar arus lalu lintas.

    "Saya mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali agar dibangun jalan pintas dalam upaya memperlancar lalu lintas, sehingga aktivitas masyarakat lebih cepat," katanya, saat rapat bersama jajaran Dinas Perhubungan dan Bappeda Bali di Denpasar, Selasa (2/12).

    Ia mengatakan jalan pintas tersebut sangat penting, mengingat untuk menempuh jarak ke Kabupaten Karangasem dan Buleleng dari Kota Denpasar memerlukan waktu cukup lama, sebab banyak tanjakan dan tikungan.

    "Jika bisa dibangun jalan pintas tersebut maka waktu tempuh ke Kabupaten Karangasem dan Buleleng akan bisa lebih cepat. Disamping itu pada musim hujan seperti sekarang, jalan yang banyak tingkungan dan tanjakan sangat rawan longsor," ucap Nuartana yang juga anggota Komisi III DPRD Bali.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah agar melakukan kajian dan studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun sudah bisa dibangun.

    "Kalau bisa dipercepat untuk pembangunan jalan raya pintas itu tentu akan lebih baik. Kelancaran lalu lintas menjadi sangat vital dalam memajukan perekonomian masyarakat, terlebih Bali adalah menjadi tujuan wisatawan internasional," ujar politikus asal Karangasem ini.

    Sementara Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Bali Ni Putu Naning mengatakan saat ini pihaknya sudah mengusulkan dana untuk kajian dan studi kelayakan terkait pembangunan jalan pintas.

    "Kami sudah mengusulkan dana untuk kepentingan kajian dan studi kelayakan beberapa perencanaan pembangunan jalan pintas tersebut," katanya.

    Menurut dia, rencana jalan pintas yang diusulkan ke pusat tidak saja menuju Kabupaten Buleleng tetapi jalan raya yang dianggap rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

    "Pemerintah Bali sudah mengusulkan ke pusat agar sejumlah ruas jalan yang rawan macet dan kecelakaan, seperti di sepanjang Denpasar menuju Gilimanuk, Buleleng dan Karangasem," katanya. (AN)

    Warga Miskin di Buleleng Tercatat 51.384 KK

    Warga miskin di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 51.384 kepala keluarga (KK). Jumlah warga miskin di Bali Utara ini, 30 persen dari jumlah penduduk sebanyak 173.040 rumah tangga (RT). Atas kondisi ini, Pemkab Buleleng berhasil melakukan penanganan kemiskinan melalui beberapa program yang dijalankan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng. Salah satu program yakni bedah rumah dan rehab rumah bagi warga miskin yang telah diterima oleh 4.029 KK.

    Menurut data di Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng, jumlah warga miskin itu menyebar di sembilan kecamatan. Pencatatan data dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rincian warga miskin di masing-maisng kecamatan itu, terdiri dari Kecamatan Grokgak 8.7165 KK, Seririt 7.143 KK, Busungbiu 3.252 KK, Banjar 6.066 KK, Sukasada 5.369 KK, Buleleng 5.428 KK, Sawan 4.389 KK, Kubutambahan 6.234, dan Kecamatan Tejakula 4.729 KK.

    Dari data ini TNP2K kemudian mengklasifikasikan dalam tiga golongan kemiskinan atau yang disebut dengan istilah desil. Pembagian golongan penduduk miskin ini berdasarkan 14 kreteria kemiskinan, dimana dua diantaranya diukur dari kondisi rumah yang tidak layak huni dan penduduk bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap. Desil pertama dengan kreteria penduduk sangat miskin, tercatat 8.422 KK. Desil kedua dengan kreteria miskin tercatat 21.481 KK, dan desil ketiga dimana kreterianya hampir miskin sebanyak 21.481.

    Kepala Dinas Sosial, Gede Komang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Fakis Miskin, Gede Rejasa, Jumat (28/11/2014) mengatakan, penanganan kemiskinan di Buleleng sesuai dengan kebijakan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, S.P.Og. Kebijakan itu melalui bantuan bedah rumah, dan rehab rumah.

    Untuk penanganan bedah rumah, dilakukan dengan alokasi dana dari bantuan dari pemerintah pusat (APBN), bantuan Pemerintah Provinsi Bali (APBD I), bantuan Pemkab Buleleng (APBD II) dan satu lagi memanfaatkan bantuan dari program courporate sosial responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah. Dari program bedah dan rehab rumah ini tercatat 4.029 KK sudah sudah tersnetuh dengan program ini. Selain itu, program penanganan melalui pemberdayaan, juga dilakukan dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) dan bantuan bibit ternak dan usaha lainnya. (BP)

    Warga Miskin di Buleleng Tercatat 51.384 KK

    Posted by buleleng dogen No comments

    Warga miskin di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 51.384 kepala keluarga (KK). Jumlah warga miskin di Bali Utara ini, 30 persen dari jumlah penduduk sebanyak 173.040 rumah tangga (RT). Atas kondisi ini, Pemkab Buleleng berhasil melakukan penanganan kemiskinan melalui beberapa program yang dijalankan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng. Salah satu program yakni bedah rumah dan rehab rumah bagi warga miskin yang telah diterima oleh 4.029 KK.

    Menurut data di Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng, jumlah warga miskin itu menyebar di sembilan kecamatan. Pencatatan data dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rincian warga miskin di masing-maisng kecamatan itu, terdiri dari Kecamatan Grokgak 8.7165 KK, Seririt 7.143 KK, Busungbiu 3.252 KK, Banjar 6.066 KK, Sukasada 5.369 KK, Buleleng 5.428 KK, Sawan 4.389 KK, Kubutambahan 6.234, dan Kecamatan Tejakula 4.729 KK.

    Dari data ini TNP2K kemudian mengklasifikasikan dalam tiga golongan kemiskinan atau yang disebut dengan istilah desil. Pembagian golongan penduduk miskin ini berdasarkan 14 kreteria kemiskinan, dimana dua diantaranya diukur dari kondisi rumah yang tidak layak huni dan penduduk bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap. Desil pertama dengan kreteria penduduk sangat miskin, tercatat 8.422 KK. Desil kedua dengan kreteria miskin tercatat 21.481 KK, dan desil ketiga dimana kreterianya hampir miskin sebanyak 21.481.

    Kepala Dinas Sosial, Gede Komang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Fakis Miskin, Gede Rejasa, Jumat (28/11/2014) mengatakan, penanganan kemiskinan di Buleleng sesuai dengan kebijakan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, S.P.Og. Kebijakan itu melalui bantuan bedah rumah, dan rehab rumah.

    Untuk penanganan bedah rumah, dilakukan dengan alokasi dana dari bantuan dari pemerintah pusat (APBN), bantuan Pemerintah Provinsi Bali (APBD I), bantuan Pemkab Buleleng (APBD II) dan satu lagi memanfaatkan bantuan dari program courporate sosial responsibility (CSR) dari perusahaan di daerah. Dari program bedah dan rehab rumah ini tercatat 4.029 KK sudah sudah tersnetuh dengan program ini. Selain itu, program penanganan melalui pemberdayaan, juga dilakukan dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) dan bantuan bibit ternak dan usaha lainnya. (BP)

    Kemenkop Dan UKM Beri Lampu Hijau Untuk Revitalisasi Pasar di Buleleng

    Rencana Pemkab Buleleng melakukan revitalisasi sejumlah pasar tradisional mendapat lampu hijau dari Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini terungkap saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST bertemu Menteri Koperasi dan UKM , AAN. Puspayoga di Jakarta, Rabu 26/11.

    Kedatangan Bupati Agus Suradnyana yang didampingi Kadiskopdagprin Ir. Made Arnika ke Kementerian Koperasi Dan UKM untuk membawa usulan program revitalisasi pasar tradisional yang ada di Buleleng, salah satunya revitalisasi Pasar Anyar.

    Dalam pertemuan tersebut terungkap, Menkop UKM AAN Puspayoga berikan lampu hijau terhadap usulan program revitalisasi pasar tradisional yang diajukan Pemkab Buleleng. “Saya berterimakasih sekali telah diterima dengan baik oleh Bapak Menteri Puspayoga. Bahkan tadi hadir juga Dirjen dan Deputy Kementerian. Dan dari komunikasi kami tadi, ada sinyal positif yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terkait usulan program revitalisasi pasar di Buleleng. Beliau siap membantu” ucap Bupati Suradnyana.

    Selain ke Kementerian Koperasi dan UKM, Bupati Agus Suradnyana juga menyambangi Kementerian Perdagangan. Disana Bupati Suradnyana diterima Dirjen Perdagangan. Dalam pertemuan itu, Bupati memberikan sejumlah proposal program di bidang perdagangan yang diharapkan bisa diakses ke Buleleng.

    “Kami bersyukur bisa diberikan akses yang sangat baik dan terbuka di dua Kementerian yang saya kunjungi. Ini adalah sebagai upaya untuk mensinergikan kebijakan pusat dengan kebutuhan di daerah. Contohnya program pembangunan 5.000 pasar tradisional oleh dua Kementerian tadi.” harapnya.

    Usai pertemuan, Bupati Suradnyana ingin membuka akses ke Kementerian yang bisa membantu pembangunan di Buleleng seperti Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata. “ Ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah mempercepat pembangunan di Buleleng. Sinergitas yang baik antara pusat, provinsi dan daerah,” tandasnya. (WA)

    Kemenkop Dan UKM Beri Lampu Hijau Untuk Revitalisasi Pasar di Buleleng

    Posted by buleleng dogen No comments

    Rencana Pemkab Buleleng melakukan revitalisasi sejumlah pasar tradisional mendapat lampu hijau dari Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini terungkap saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST bertemu Menteri Koperasi dan UKM , AAN. Puspayoga di Jakarta, Rabu 26/11.

    Kedatangan Bupati Agus Suradnyana yang didampingi Kadiskopdagprin Ir. Made Arnika ke Kementerian Koperasi Dan UKM untuk membawa usulan program revitalisasi pasar tradisional yang ada di Buleleng, salah satunya revitalisasi Pasar Anyar.

    Dalam pertemuan tersebut terungkap, Menkop UKM AAN Puspayoga berikan lampu hijau terhadap usulan program revitalisasi pasar tradisional yang diajukan Pemkab Buleleng. “Saya berterimakasih sekali telah diterima dengan baik oleh Bapak Menteri Puspayoga. Bahkan tadi hadir juga Dirjen dan Deputy Kementerian. Dan dari komunikasi kami tadi, ada sinyal positif yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terkait usulan program revitalisasi pasar di Buleleng. Beliau siap membantu” ucap Bupati Suradnyana.

    Selain ke Kementerian Koperasi dan UKM, Bupati Agus Suradnyana juga menyambangi Kementerian Perdagangan. Disana Bupati Suradnyana diterima Dirjen Perdagangan. Dalam pertemuan itu, Bupati memberikan sejumlah proposal program di bidang perdagangan yang diharapkan bisa diakses ke Buleleng.

    “Kami bersyukur bisa diberikan akses yang sangat baik dan terbuka di dua Kementerian yang saya kunjungi. Ini adalah sebagai upaya untuk mensinergikan kebijakan pusat dengan kebutuhan di daerah. Contohnya program pembangunan 5.000 pasar tradisional oleh dua Kementerian tadi.” harapnya.

    Usai pertemuan, Bupati Suradnyana ingin membuka akses ke Kementerian yang bisa membantu pembangunan di Buleleng seperti Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata. “ Ini adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah mempercepat pembangunan di Buleleng. Sinergitas yang baik antara pusat, provinsi dan daerah,” tandasnya. (WA)

    PD Pasar Ambil Alih Pasar Sangsit

    Perusahaan Daerah Pasar Buleleng akan mengambil alih Pasar Tradisional Sangsit, yang sempat mendapatkan jatah rehab pada tahun 2013 lalu.

    Selanjutnya, PD Pasar ditargetkan telah mengelola Pasar Tradisional Sangsit pada tahun 2015. Saat ini pemerintah tengah mengajukan regulasi penyertaan modal kepada DPRD Buleleng, dan diharapkan disetujui pada pekan kedua Desember nanti.

    Kabag Ekbang Setda Buleleng Ketut Suparto dikonfirmasi Rabu (26/11) kemarin mengatakan, selama ini Pasar Tradisional Sangsit, sebenarnya sudah dikelola oleh PD Pasar. “Hanya untuk pengelolaan, supaya lebih professional. Tapi asetnya masih menjadi aset pemerintah, belum aset PD Pasar,” ujar dia.

    Suparto mengatakan penyerahan Pasar Tradisional Sangsit kepada PD Pasar Buleleng dianggap mendesak, karena sempat menjadi temuan BPK Bali pada tahun 2013 lalu. Temuan hanya bersifat kekeliruan administrasi yang harus segera diperbaiki.

    Temuan muncul karena saat itu Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Buleleng melakukan rehab Pasar Tradisional Sangsit, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan. Sementara disatu sisi PD Pasar Buleleng telah menjadi pengelola pasar tersebut.

    Semestinya PD Pasar Buleleng hanya berhak mengelola pasar-pasar yang menjadi aset milik mereka. “Makanya kami masukkan Pasar Sangsit ini kedalam penyertaan modal. Penyertaan modal itu kan bisa bentuk aset, bisa bentuk uang. Nah ini dalam bentuk aset, dan sudah kami ajukan dalam bentuk Ranperda,” imbuhnya. (POS)

    PD Pasar Ambil Alih Pasar Sangsit

    Posted by buleleng dogen No comments

    Perusahaan Daerah Pasar Buleleng akan mengambil alih Pasar Tradisional Sangsit, yang sempat mendapatkan jatah rehab pada tahun 2013 lalu.

    Selanjutnya, PD Pasar ditargetkan telah mengelola Pasar Tradisional Sangsit pada tahun 2015. Saat ini pemerintah tengah mengajukan regulasi penyertaan modal kepada DPRD Buleleng, dan diharapkan disetujui pada pekan kedua Desember nanti.

    Kabag Ekbang Setda Buleleng Ketut Suparto dikonfirmasi Rabu (26/11) kemarin mengatakan, selama ini Pasar Tradisional Sangsit, sebenarnya sudah dikelola oleh PD Pasar. “Hanya untuk pengelolaan, supaya lebih professional. Tapi asetnya masih menjadi aset pemerintah, belum aset PD Pasar,” ujar dia.

    Suparto mengatakan penyerahan Pasar Tradisional Sangsit kepada PD Pasar Buleleng dianggap mendesak, karena sempat menjadi temuan BPK Bali pada tahun 2013 lalu. Temuan hanya bersifat kekeliruan administrasi yang harus segera diperbaiki.

    Temuan muncul karena saat itu Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Buleleng melakukan rehab Pasar Tradisional Sangsit, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan. Sementara disatu sisi PD Pasar Buleleng telah menjadi pengelola pasar tersebut.

    Semestinya PD Pasar Buleleng hanya berhak mengelola pasar-pasar yang menjadi aset milik mereka. “Makanya kami masukkan Pasar Sangsit ini kedalam penyertaan modal. Penyertaan modal itu kan bisa bentuk aset, bisa bentuk uang. Nah ini dalam bentuk aset, dan sudah kami ajukan dalam bentuk Ranperda,” imbuhnya. (POS)

    Pasek Kaget Bali Utara Belum Terakses TV?

    Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Gede Pasek Suardika tiba-tiba saja curhat kepada Menkominfo, Rudiantara. Karena konstituennya, kata Senator dari Bali itu, mengeluh tak bisa menerima akses informasi, khususnya Televisi. Wilayah yang belum terakses saluran TV itu, sekitar Bali Utara.

    Namun bagi Pasek, kondisi ini mengejutkan dan sekaligus terasa menggelikan sekali, mengingat Propinsi Bali sudah dikenal dunia internasional, bahkan keterkenalannya itu melebihi Indonesia. "Ini sangat lucu. Televisi itu tak bisa diakses di sana," ucap Pasek disertai tawa anggota DPD dan mitra kerja yang hadir dalam forum rapat, kemarin.

    Oleh karena itu, aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), berharap adanya perhatian khusus dari seluruh stakeholder yang membidani masalah komunikasi dan informasi. "Parabola ada, tapi konstituen saya mengaku tetap saja tidak bisa mengakses," ujar Pasek lagi

    Mantan anggota Komisi III DPR yang pernah menyindir PDIP soal aksi walk out itu berharap perlu adanya dukungan dari sejumlah pihak supaya mendukung kebutuhan infrastruktur demi tercapainya keinginan masyarakat Bali Utara untuk mengakses informasi media televisi. "Jadi untuk masyarakat di Kawasan Buleleng yang merupakan area terbanyak penduduknya di bagian wilayah Bali Utara itu sama sekali belum bisa mengakses televisi. Di Bali saja begitu kondisinya, bagaimana daerah-daerah terpencil lainnya," tandasnya. (TS)

    Pasek Kaget Bali Utara Belum Terakses TV?

    Posted by buleleng dogen 1 comment

    Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Gede Pasek Suardika tiba-tiba saja curhat kepada Menkominfo, Rudiantara. Karena konstituennya, kata Senator dari Bali itu, mengeluh tak bisa menerima akses informasi, khususnya Televisi. Wilayah yang belum terakses saluran TV itu, sekitar Bali Utara.

    Namun bagi Pasek, kondisi ini mengejutkan dan sekaligus terasa menggelikan sekali, mengingat Propinsi Bali sudah dikenal dunia internasional, bahkan keterkenalannya itu melebihi Indonesia. "Ini sangat lucu. Televisi itu tak bisa diakses di sana," ucap Pasek disertai tawa anggota DPD dan mitra kerja yang hadir dalam forum rapat, kemarin.

    Oleh karena itu, aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), berharap adanya perhatian khusus dari seluruh stakeholder yang membidani masalah komunikasi dan informasi. "Parabola ada, tapi konstituen saya mengaku tetap saja tidak bisa mengakses," ujar Pasek lagi

    Mantan anggota Komisi III DPR yang pernah menyindir PDIP soal aksi walk out itu berharap perlu adanya dukungan dari sejumlah pihak supaya mendukung kebutuhan infrastruktur demi tercapainya keinginan masyarakat Bali Utara untuk mengakses informasi media televisi. "Jadi untuk masyarakat di Kawasan Buleleng yang merupakan area terbanyak penduduknya di bagian wilayah Bali Utara itu sama sekali belum bisa mengakses televisi. Di Bali saja begitu kondisinya, bagaimana daerah-daerah terpencil lainnya," tandasnya. (TS)

    Layanan Semeton

    Layanan Semeton

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *

    © 2013 SUARA BULELENG. WP Theme-junkie converted by BloggerTheme9
    Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.
    back to top