Info Terkini

    PD Pasar Ambil Alih Pasar Sangsit

    Perusahaan Daerah Pasar Buleleng akan mengambil alih Pasar Tradisional Sangsit, yang sempat mendapatkan jatah rehab pada tahun 2013 lalu.

    Selanjutnya, PD Pasar ditargetkan telah mengelola Pasar Tradisional Sangsit pada tahun 2015. Saat ini pemerintah tengah mengajukan regulasi penyertaan modal kepada DPRD Buleleng, dan diharapkan disetujui pada pekan kedua Desember nanti.

    Kabag Ekbang Setda Buleleng Ketut Suparto dikonfirmasi Rabu (26/11) kemarin mengatakan, selama ini Pasar Tradisional Sangsit, sebenarnya sudah dikelola oleh PD Pasar. “Hanya untuk pengelolaan, supaya lebih professional. Tapi asetnya masih menjadi aset pemerintah, belum aset PD Pasar,” ujar dia.

    Suparto mengatakan penyerahan Pasar Tradisional Sangsit kepada PD Pasar Buleleng dianggap mendesak, karena sempat menjadi temuan BPK Bali pada tahun 2013 lalu. Temuan hanya bersifat kekeliruan administrasi yang harus segera diperbaiki.

    Temuan muncul karena saat itu Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Buleleng melakukan rehab Pasar Tradisional Sangsit, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan. Sementara disatu sisi PD Pasar Buleleng telah menjadi pengelola pasar tersebut.

    Semestinya PD Pasar Buleleng hanya berhak mengelola pasar-pasar yang menjadi aset milik mereka. “Makanya kami masukkan Pasar Sangsit ini kedalam penyertaan modal. Penyertaan modal itu kan bisa bentuk aset, bisa bentuk uang. Nah ini dalam bentuk aset, dan sudah kami ajukan dalam bentuk Ranperda,” imbuhnya. (POS)

    PD Pasar Ambil Alih Pasar Sangsit

    Posted by buleleng dogen No comments

    Perusahaan Daerah Pasar Buleleng akan mengambil alih Pasar Tradisional Sangsit, yang sempat mendapatkan jatah rehab pada tahun 2013 lalu.

    Selanjutnya, PD Pasar ditargetkan telah mengelola Pasar Tradisional Sangsit pada tahun 2015. Saat ini pemerintah tengah mengajukan regulasi penyertaan modal kepada DPRD Buleleng, dan diharapkan disetujui pada pekan kedua Desember nanti.

    Kabag Ekbang Setda Buleleng Ketut Suparto dikonfirmasi Rabu (26/11) kemarin mengatakan, selama ini Pasar Tradisional Sangsit, sebenarnya sudah dikelola oleh PD Pasar. “Hanya untuk pengelolaan, supaya lebih professional. Tapi asetnya masih menjadi aset pemerintah, belum aset PD Pasar,” ujar dia.

    Suparto mengatakan penyerahan Pasar Tradisional Sangsit kepada PD Pasar Buleleng dianggap mendesak, karena sempat menjadi temuan BPK Bali pada tahun 2013 lalu. Temuan hanya bersifat kekeliruan administrasi yang harus segera diperbaiki.

    Temuan muncul karena saat itu Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Buleleng melakukan rehab Pasar Tradisional Sangsit, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan. Sementara disatu sisi PD Pasar Buleleng telah menjadi pengelola pasar tersebut.

    Semestinya PD Pasar Buleleng hanya berhak mengelola pasar-pasar yang menjadi aset milik mereka. “Makanya kami masukkan Pasar Sangsit ini kedalam penyertaan modal. Penyertaan modal itu kan bisa bentuk aset, bisa bentuk uang. Nah ini dalam bentuk aset, dan sudah kami ajukan dalam bentuk Ranperda,” imbuhnya. (POS)

    Pasek Kaget Bali Utara Belum Terakses TV?

    Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Gede Pasek Suardika tiba-tiba saja curhat kepada Menkominfo, Rudiantara. Karena konstituennya, kata Senator dari Bali itu, mengeluh tak bisa menerima akses informasi, khususnya Televisi. Wilayah yang belum terakses saluran TV itu, sekitar Bali Utara.

    Namun bagi Pasek, kondisi ini mengejutkan dan sekaligus terasa menggelikan sekali, mengingat Propinsi Bali sudah dikenal dunia internasional, bahkan keterkenalannya itu melebihi Indonesia. "Ini sangat lucu. Televisi itu tak bisa diakses di sana," ucap Pasek disertai tawa anggota DPD dan mitra kerja yang hadir dalam forum rapat, kemarin.

    Oleh karena itu, aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), berharap adanya perhatian khusus dari seluruh stakeholder yang membidani masalah komunikasi dan informasi. "Parabola ada, tapi konstituen saya mengaku tetap saja tidak bisa mengakses," ujar Pasek lagi

    Mantan anggota Komisi III DPR yang pernah menyindir PDIP soal aksi walk out itu berharap perlu adanya dukungan dari sejumlah pihak supaya mendukung kebutuhan infrastruktur demi tercapainya keinginan masyarakat Bali Utara untuk mengakses informasi media televisi. "Jadi untuk masyarakat di Kawasan Buleleng yang merupakan area terbanyak penduduknya di bagian wilayah Bali Utara itu sama sekali belum bisa mengakses televisi. Di Bali saja begitu kondisinya, bagaimana daerah-daerah terpencil lainnya," tandasnya. (TS)

    Pasek Kaget Bali Utara Belum Terakses TV?

    Posted by buleleng dogen No comments

    Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD, Gede Pasek Suardika tiba-tiba saja curhat kepada Menkominfo, Rudiantara. Karena konstituennya, kata Senator dari Bali itu, mengeluh tak bisa menerima akses informasi, khususnya Televisi. Wilayah yang belum terakses saluran TV itu, sekitar Bali Utara.

    Namun bagi Pasek, kondisi ini mengejutkan dan sekaligus terasa menggelikan sekali, mengingat Propinsi Bali sudah dikenal dunia internasional, bahkan keterkenalannya itu melebihi Indonesia. "Ini sangat lucu. Televisi itu tak bisa diakses di sana," ucap Pasek disertai tawa anggota DPD dan mitra kerja yang hadir dalam forum rapat, kemarin.

    Oleh karena itu, aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), berharap adanya perhatian khusus dari seluruh stakeholder yang membidani masalah komunikasi dan informasi. "Parabola ada, tapi konstituen saya mengaku tetap saja tidak bisa mengakses," ujar Pasek lagi

    Mantan anggota Komisi III DPR yang pernah menyindir PDIP soal aksi walk out itu berharap perlu adanya dukungan dari sejumlah pihak supaya mendukung kebutuhan infrastruktur demi tercapainya keinginan masyarakat Bali Utara untuk mengakses informasi media televisi. "Jadi untuk masyarakat di Kawasan Buleleng yang merupakan area terbanyak penduduknya di bagian wilayah Bali Utara itu sama sekali belum bisa mengakses televisi. Di Bali saja begitu kondisinya, bagaimana daerah-daerah terpencil lainnya," tandasnya. (TS)

    Dana Hambat Infrastruktur Bali

    Sejumlah proyek infrastruktur di Bali terkendala besarnya dana yang dibutuhkan yang tak mampu dicukupi APBD. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Wija mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan dana infrastruktur mencapai Rp 50 triliun.

    "Sedangkan, APBD Bali hanya Rp 4,3 triliun. Dalam lima sampai 10 tahun ke depan, kebutuhannya akan bertambah besar," ujar Wija, Rabu (26/11).

    Bali sedang gencar mengurangi ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara. Sejumlah proyek infrastruktur dipersiapkan, seperti tujuh ruas jalan bebas hambatan, bandara baru di Buleleng, pembangunan stadion internasional di Jimbaran dan pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo untuk kapal pesiar mewah di Karangasem.

    Wija berharap bantuan dari pemerintah pusat dan swasta melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Pasalnya, pemerintah daerah sudah melakukan feasibility study untuk pembangunan bandara ini.

    Wija mengatakan, jika pemerintah pusat tak sanggup membantu Bali maka Bali bisa menyerahkannya kepada swasta. Sayangnya, belum ada contoh skema KPS pembangunan bandara besar di Indonesia, seperti jalan tol. Proyek jalan tol menerapkan skema KPS yang memberi konsesi hingga 40 tahun pada swasta.

    Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menambahkan bahwa Bali juga merencanakan pembangunan jalur kereta api untuk mengatasi masalah kemacetan. Kereta api juga menjadi salah satu pilihan moda transportasi darat. Bali sudah mengumpulkan informasi mengenai pembangunan perkeretaapian, skema pembiayaan, jenis layanan, teknologi, dan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan.

    Sayangnya, rencana pengembangan bandara baru di Bali kurang mendapat respons cepat dari pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, slot dan frekuensi penerbangan ke Bali sudah penuh, sedangkan di daerah lain belum.

    "Di Sumatra Barat atau Manado (Sulawesi Utara), misalnya, frekuensi penerbangannya masih kurang dari 50 ribu sedangkan ke Makassar dan ke Bali makin banyak saja. Kita harus punya norma yang tepat membangun Indonesia, yaitu norma keseimbangan," ujar Andrinof dijumpai terpisah.

    Menurut Andrinof, norma keseimbangan ini diperlukan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok, pihak, atau daerah tertentu. (ROL)

    Dana Hambat Infrastruktur Bali

    Posted by buleleng dogen No comments

    Sejumlah proyek infrastruktur di Bali terkendala besarnya dana yang dibutuhkan yang tak mampu dicukupi APBD. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Wija mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan dana infrastruktur mencapai Rp 50 triliun.

    "Sedangkan, APBD Bali hanya Rp 4,3 triliun. Dalam lima sampai 10 tahun ke depan, kebutuhannya akan bertambah besar," ujar Wija, Rabu (26/11).

    Bali sedang gencar mengurangi ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara. Sejumlah proyek infrastruktur dipersiapkan, seperti tujuh ruas jalan bebas hambatan, bandara baru di Buleleng, pembangunan stadion internasional di Jimbaran dan pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo untuk kapal pesiar mewah di Karangasem.

    Wija berharap bantuan dari pemerintah pusat dan swasta melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Pasalnya, pemerintah daerah sudah melakukan feasibility study untuk pembangunan bandara ini.

    Wija mengatakan, jika pemerintah pusat tak sanggup membantu Bali maka Bali bisa menyerahkannya kepada swasta. Sayangnya, belum ada contoh skema KPS pembangunan bandara besar di Indonesia, seperti jalan tol. Proyek jalan tol menerapkan skema KPS yang memberi konsesi hingga 40 tahun pada swasta.

    Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menambahkan bahwa Bali juga merencanakan pembangunan jalur kereta api untuk mengatasi masalah kemacetan. Kereta api juga menjadi salah satu pilihan moda transportasi darat. Bali sudah mengumpulkan informasi mengenai pembangunan perkeretaapian, skema pembiayaan, jenis layanan, teknologi, dan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan.

    Sayangnya, rencana pengembangan bandara baru di Bali kurang mendapat respons cepat dari pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, slot dan frekuensi penerbangan ke Bali sudah penuh, sedangkan di daerah lain belum.

    "Di Sumatra Barat atau Manado (Sulawesi Utara), misalnya, frekuensi penerbangannya masih kurang dari 50 ribu sedangkan ke Makassar dan ke Bali makin banyak saja. Kita harus punya norma yang tepat membangun Indonesia, yaitu norma keseimbangan," ujar Andrinof dijumpai terpisah.

    Menurut Andrinof, norma keseimbangan ini diperlukan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok, pihak, atau daerah tertentu. (ROL)

    Tangani Kerusakan Lingkungan Danau Buyan, Pemkab Alokasikan Rp 300 Juta

    Danau Buyan terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Suaksada, Buleleng. Sejak beberapa tahun terakhir ini, danau tersebut mengalami kerusakan lingkungan. Genangan air kini tertutup rumput liar dan eceng gondok. Selain itu, akibat penyusutan air pada waktu musim kemarau, danau ini pun mulai mendangkal.

    Akibat kerusakan lingkungan danau ini, nelayan yang biasa menjaring atau memancing ikan pun mulai kesulitan mendayung perahu ke tengah danau. Sementara itu, menyusul kerusakan lingkungan danau ini, Pemkab Buleleng dibawah pimpinan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST, memprogramkan untuk penataan Danau Buyan. Tahun 2015 mendatang, Pemkab mengalokasikan dana Rp 300 juta untuk membersihkan rumput liar dan eceng gondok tersebut.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, menyusul terjadinya pendangkalan dan tumbuhnya rumput liar dan eceng gondok di Danau Buyan, pemerintah daerah mulai tahun 2015 mendatang, dipastikan akan melakukan upaya penyelamatan. Melalui rancangan APBD Induk 2015, pemkab mengaloasikan angaran Rp 300 juta. Selain fokus untuk membersihkan penutupan gencangan air oleh rumput liar dan eceng gondok itu, dana sebesar itu juga untuk mendukung pembersihan sedimentasi yang kini mengakibatkan pendangkalan di danau ini.

    Pengerukan sedimentasi rencananya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Tahun 2015 ada beberapa kegiatan yang akan dijalankan untuk menata kawasan Danau Buyan. Salah satu kegiatannya adalah membersihkan rumput atau semak liar dan eceng gondok yang menutup genangan air danau. “ Sesuai RKA (Rencana Kerja Anggaran) di beberapa SKPD, kita sudah alokasikan anggarannya dan salah satunya di KLH (Kantor Lingkungan Hidup) untuk membersihkan eceng gondok dan membersihkan sedimentasi,” katanya. (BP)

    Tangani Kerusakan Lingkungan Danau Buyan, Pemkab Alokasikan Rp 300 Juta

    Posted by buleleng dogen No comments

    Danau Buyan terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Suaksada, Buleleng. Sejak beberapa tahun terakhir ini, danau tersebut mengalami kerusakan lingkungan. Genangan air kini tertutup rumput liar dan eceng gondok. Selain itu, akibat penyusutan air pada waktu musim kemarau, danau ini pun mulai mendangkal.

    Akibat kerusakan lingkungan danau ini, nelayan yang biasa menjaring atau memancing ikan pun mulai kesulitan mendayung perahu ke tengah danau. Sementara itu, menyusul kerusakan lingkungan danau ini, Pemkab Buleleng dibawah pimpinan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST, memprogramkan untuk penataan Danau Buyan. Tahun 2015 mendatang, Pemkab mengalokasikan dana Rp 300 juta untuk membersihkan rumput liar dan eceng gondok tersebut.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, menyusul terjadinya pendangkalan dan tumbuhnya rumput liar dan eceng gondok di Danau Buyan, pemerintah daerah mulai tahun 2015 mendatang, dipastikan akan melakukan upaya penyelamatan. Melalui rancangan APBD Induk 2015, pemkab mengaloasikan angaran Rp 300 juta. Selain fokus untuk membersihkan penutupan gencangan air oleh rumput liar dan eceng gondok itu, dana sebesar itu juga untuk mendukung pembersihan sedimentasi yang kini mengakibatkan pendangkalan di danau ini.

    Pengerukan sedimentasi rencananya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Tahun 2015 ada beberapa kegiatan yang akan dijalankan untuk menata kawasan Danau Buyan. Salah satu kegiatannya adalah membersihkan rumput atau semak liar dan eceng gondok yang menutup genangan air danau. “ Sesuai RKA (Rencana Kerja Anggaran) di beberapa SKPD, kita sudah alokasikan anggarannya dan salah satunya di KLH (Kantor Lingkungan Hidup) untuk membersihkan eceng gondok dan membersihkan sedimentasi,” katanya. (BP)

    Kantor Bupati Masuk KTR, Pelanggar Didenda Rp 50.000


    Ada pemandangan berbeda di sejumlah sudut di areal gedung Kantor Bupati Buleleng, Rabu (26/11/2014). Sejumlah spanduk tampak terpasang di sejumlah sudut di kantor ini. Lembaran spanduk putih itu bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”. Di bagian bawah spanduk itu tampak tulisan “Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Buleleng”.

    Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Buleleng Putu membenarkan pemasangan spanduk itu sebagai tahap sosialsiasi kepada pejabat, pegawai, maupun tamu yang datang bahwa pemerintah akan resmi memberlakukan Perda Provinsi Bali No. 11 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hartana mengatakan, melalui pemasangan spanduk itu pihaknya memberikan pemberitahuan awal, sebelum nantinya larangan merokok pada kawasan-kawasan tertentu akan mulai resmi belaku pada Januari 2015 mendatang.

    Dari acuan perda yang ada, semua ruangan kantor instanasi pemerintahan, DPRD puskesmas, rumah sakit, pasar tradisional dan pasar moderen masuk dalam kawasan KTR. Setelah tahap sosialsiasi ini berakhir, Pol PP sebagai lembaga penegakan perda akan menindak tegas bilamana ada pihak yang melanggar. Sanksi bagi pelanggar sesuai perda yan ada membayar denda Rp 50.000 atau pidana kurungan selama tiga bulan.

    “Kami harapkan ini menjadi perhatian semua pihak termasuk kelangan DPRD sebagai lembaga pembuat perda. Karena Januari 2015 nanti larangan merokok di KTR akan berlaku. Nanti di setiap ruangan kantor tidak ada lagi asbak tempat puntung rokok dan kalau mau merokok silahkan di kawasan yang diperbolehkan,” katanya. (BP)

    Kantor Bupati Masuk KTR, Pelanggar Didenda Rp 50.000

    Posted by buleleng dogen No comments


    Ada pemandangan berbeda di sejumlah sudut di areal gedung Kantor Bupati Buleleng, Rabu (26/11/2014). Sejumlah spanduk tampak terpasang di sejumlah sudut di kantor ini. Lembaran spanduk putih itu bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”. Di bagian bawah spanduk itu tampak tulisan “Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Buleleng”.

    Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Buleleng Putu membenarkan pemasangan spanduk itu sebagai tahap sosialsiasi kepada pejabat, pegawai, maupun tamu yang datang bahwa pemerintah akan resmi memberlakukan Perda Provinsi Bali No. 11 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hartana mengatakan, melalui pemasangan spanduk itu pihaknya memberikan pemberitahuan awal, sebelum nantinya larangan merokok pada kawasan-kawasan tertentu akan mulai resmi belaku pada Januari 2015 mendatang.

    Dari acuan perda yang ada, semua ruangan kantor instanasi pemerintahan, DPRD puskesmas, rumah sakit, pasar tradisional dan pasar moderen masuk dalam kawasan KTR. Setelah tahap sosialsiasi ini berakhir, Pol PP sebagai lembaga penegakan perda akan menindak tegas bilamana ada pihak yang melanggar. Sanksi bagi pelanggar sesuai perda yan ada membayar denda Rp 50.000 atau pidana kurungan selama tiga bulan.

    “Kami harapkan ini menjadi perhatian semua pihak termasuk kelangan DPRD sebagai lembaga pembuat perda. Karena Januari 2015 nanti larangan merokok di KTR akan berlaku. Nanti di setiap ruangan kantor tidak ada lagi asbak tempat puntung rokok dan kalau mau merokok silahkan di kawasan yang diperbolehkan,” katanya. (BP)

    Bali Harapkan Dukungan Bappenas Percepat Pembangunan


    Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.

    "Kami mohon bantuan dukungan karena di Bali masih terjadi disparitas pembangunan," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Bali Ketut Wija saat menghadiri Konferensi Inovasi Data di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.

    Menurut dia, pemerintah daerah berencana mewujudkan keseimbangan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara serta daerah lainnya karena selama ini mayoritas pembangunan bergerak di selatan.

    Untuk itu sejumlah proyek telah direncanakan di antaranya rencana pembangunan bandara di Buleleng yang diharapkan mengisi slot penerbangan di Bandara Ngurah Rai yang saat ini sudah penuh.

    "Bandara Ngurah Rai memiliki kapasitas 15 juta penumpang per tahun dan saat ini sudah 12 juta penumpang. Dalam waktu tiga tahun mungkin sudah melebihi kapasitas, sementara slot penerbangan misalnya dari internasional sudah tidak bisa menampuung," terangnya.

    Ia mengharapkan dengan terbangunnya bandara itu maka dapat mendongkrak perekonomian di Bali Utara dan berimbas ke bagian lainnya mengingat kajian kelayakan atau `feasibility study` untuk rencana pembangunan bandara itu sudah ada.

    Selain pembangunan bandara, Bali, kata dia, juga berencana membangun jalan pintas dari Kuta menuju Buleleng melalui Soka, Tabanan, dengan jalur lurus yang bisa mempersingkat waktu tempuh.

    Tak hanya itu, sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng dan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem juga memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk dikembangkan.

    Lebih lanjut Wija menjabarkan bahwa pembangunan di Bali bertumpu pada tiga sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yakni pariwisata sekitar 60 persen, pertanian (17 persen) dan industri kecil dan menengah (24 persen)

    Sebagai daerah pariwisata dunia, lanjut Wija, Pulau Dewata ternyata masih mengoleksi masyarakat miskin yakni sekitar 4,53 persen.
    "Meski demikian, Bali masih berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta sebagai daerah yang masih memiliki masyarakat miskin," ujarnya. (Yahoo)

    Bali Harapkan Dukungan Bappenas Percepat Pembangunan

    Posted by buleleng dogen No comments


    Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.

    "Kami mohon bantuan dukungan karena di Bali masih terjadi disparitas pembangunan," kata Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Bali Ketut Wija saat menghadiri Konferensi Inovasi Data di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.

    Menurut dia, pemerintah daerah berencana mewujudkan keseimbangan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara serta daerah lainnya karena selama ini mayoritas pembangunan bergerak di selatan.

    Untuk itu sejumlah proyek telah direncanakan di antaranya rencana pembangunan bandara di Buleleng yang diharapkan mengisi slot penerbangan di Bandara Ngurah Rai yang saat ini sudah penuh.

    "Bandara Ngurah Rai memiliki kapasitas 15 juta penumpang per tahun dan saat ini sudah 12 juta penumpang. Dalam waktu tiga tahun mungkin sudah melebihi kapasitas, sementara slot penerbangan misalnya dari internasional sudah tidak bisa menampuung," terangnya.

    Ia mengharapkan dengan terbangunnya bandara itu maka dapat mendongkrak perekonomian di Bali Utara dan berimbas ke bagian lainnya mengingat kajian kelayakan atau `feasibility study` untuk rencana pembangunan bandara itu sudah ada.

    Selain pembangunan bandara, Bali, kata dia, juga berencana membangun jalan pintas dari Kuta menuju Buleleng melalui Soka, Tabanan, dengan jalur lurus yang bisa mempersingkat waktu tempuh.

    Tak hanya itu, sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng dan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem juga memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk dikembangkan.

    Lebih lanjut Wija menjabarkan bahwa pembangunan di Bali bertumpu pada tiga sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yakni pariwisata sekitar 60 persen, pertanian (17 persen) dan industri kecil dan menengah (24 persen)

    Sebagai daerah pariwisata dunia, lanjut Wija, Pulau Dewata ternyata masih mengoleksi masyarakat miskin yakni sekitar 4,53 persen.
    "Meski demikian, Bali masih berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta sebagai daerah yang masih memiliki masyarakat miskin," ujarnya. (Yahoo)

    Nasib Arumi, Guru Honorer di Buleleng dengan Gaji 75 Ribu Rupiah per Bulan




    Aruminingsih, salah seorang guru honorer di SD Negeri 3 Temukus yang telah mengabdi selama 20 tahun hanya memperoleh gaji Rp. 75.000 per bulan, Selengkapnya, simak video diatas. Jika video tidak dapat dibuka silahkan klik VIDEO ini untuk menuju sumbernya di youtube.

    Nasib Arumi, Guru Honorer di Buleleng dengan Gaji 75 Ribu Rupiah per Bulan

    Posted by buleleng dogen No comments




    Aruminingsih, salah seorang guru honorer di SD Negeri 3 Temukus yang telah mengabdi selama 20 tahun hanya memperoleh gaji Rp. 75.000 per bulan, Selengkapnya, simak video diatas. Jika video tidak dapat dibuka silahkan klik VIDEO ini untuk menuju sumbernya di youtube.

    Jelang Natal & Tahun Baru, Polres Buleleng Gelar Operasi Cipkon

    Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas Kabupaten Buleleng tetap kondusif menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru, Jajaran Polres Buleleng mulai mengelar serangkaian operasi seperti Operasi Zebra disusul operasi Penjor dan Lilin pada bulan Desember nanti.

    Adapun yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi zebra ini mulai dari kelengkapan pengemudi maupun kelengkapan sepeda motor seperti helm dan kenalpot brong serta angkutan umum seperti bus/truck yang mengangkut beban berlebih ataupun benda berbahaya. Namun demikian secara umum Kapolres Buleleng mengungkapkan kesadaran masyarakat Buleleng dalam mengunakan kendaraan bermotor sudah bagus.

    "Kesadaran berlalu lintas masyarakat sudah bagus, kecelakaan lalu lintas saat ini lebih cenderung terjadi karena sarana dan prasarana yang kurang memadai sedangkan pertumbuhan penguna kendaraan bermotor sangat tinggi. Kesadaran berlalu lintas bagus tetapi tentu masih perlu ditingkatkan lagi," ungkap Kapolres AKBP Kurniadi usai Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra, Rabu (26/11/2014) di Mapolres Buleleng.

    Selain menggelar razia di sejumlah titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas pihaknya juga akan berkomunikasi kepada instansi terkait untuk membahas keterbatasan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) dalam berlalu lintas.

    "Kita akan bekerjasama dengan beberapa intansi terkait seperti dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, satpol PP dan beberapa stakeholder lain untuk mengatasi itu, seperti memasang rambu peringatan termasuk kondisi jalan yang belum memadai," papar AKBP Kusniadi.

    Untuk diketahui Operasi Zebra yang digelar selama 14 hari ini berikutnya akan dilanjutkan dengan Operasi Lilin guna memberikan rasa aman kepada masyarakat Buleleng dalam merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru 2015. (LZ)

    Jelang Natal & Tahun Baru, Polres Buleleng Gelar Operasi Cipkon

    Posted by buleleng dogen No comments

    Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas Kabupaten Buleleng tetap kondusif menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru, Jajaran Polres Buleleng mulai mengelar serangkaian operasi seperti Operasi Zebra disusul operasi Penjor dan Lilin pada bulan Desember nanti.

    Adapun yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi zebra ini mulai dari kelengkapan pengemudi maupun kelengkapan sepeda motor seperti helm dan kenalpot brong serta angkutan umum seperti bus/truck yang mengangkut beban berlebih ataupun benda berbahaya. Namun demikian secara umum Kapolres Buleleng mengungkapkan kesadaran masyarakat Buleleng dalam mengunakan kendaraan bermotor sudah bagus.

    "Kesadaran berlalu lintas masyarakat sudah bagus, kecelakaan lalu lintas saat ini lebih cenderung terjadi karena sarana dan prasarana yang kurang memadai sedangkan pertumbuhan penguna kendaraan bermotor sangat tinggi. Kesadaran berlalu lintas bagus tetapi tentu masih perlu ditingkatkan lagi," ungkap Kapolres AKBP Kurniadi usai Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra, Rabu (26/11/2014) di Mapolres Buleleng.

    Selain menggelar razia di sejumlah titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas pihaknya juga akan berkomunikasi kepada instansi terkait untuk membahas keterbatasan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) dalam berlalu lintas.

    "Kita akan bekerjasama dengan beberapa intansi terkait seperti dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, satpol PP dan beberapa stakeholder lain untuk mengatasi itu, seperti memasang rambu peringatan termasuk kondisi jalan yang belum memadai," papar AKBP Kusniadi.

    Untuk diketahui Operasi Zebra yang digelar selama 14 hari ini berikutnya akan dilanjutkan dengan Operasi Lilin guna memberikan rasa aman kepada masyarakat Buleleng dalam merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru 2015. (LZ)

    Layanan Semeton

    Layanan Semeton

    Formulir Kontak

    Nama

    Email *

    Pesan *

    © 2013 SUARA BULELENG. WP Theme-junkie converted by BloggerTheme9
    Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.
    back to top